Dinamika Sistem Politik Indonesia

BAB 1 Sistem Politik Indonesia

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sering membicarakan masalah-masalah politik. Di Indonesia terdapat banyak partai politik.Setiap partai memiliki visi dan misi  yang berbeda-beda, tujuannya untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di dalam perpolitikan pasti  ada Sistem Politik.Saya akan menjelaskan tentang  sistem politik di Indonesia, namun sebelum kita membahas secara mendalam tentang sisitem politik di Indonesia saya ingin menjelaskan tentang kata sistem dan politik terlebih dahulu.  Sistem dapat kita artikan sebagai suatu hal atau mungkin bisa kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan/berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu unsur dari kegiatan tersebut tidak dijalankan, maka hal yang diinginkan juga sulit untuk dicapai, atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Jika sistem kita kuat, tujuan akan mudah untuk dicapai. Sedangkan politik adalah suatu cara yang digunakan oleh suatu individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan,sesuai dengan kepentingannya masing-masing individu atau kelompok. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sisitem politik adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu cara yang berkaitan satu dengan yang lainnya dengan tujuan semata mata untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan sistem politik Indonesia merupakan serangkaian kegiatan yang ada di Indonesia dan saling berkaitan satu dengan lainnya  seperti halnya penetapan tujuan, upaya mewujudkannya, seleksi, dan pengambilan keputusan, dengan tujuan membergayakan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dari tahun ketahun dinamika sistem politik di Indonesia mengalami perubahan. Seperti pada tahun 1945-1949, pada masa ini Indonesia menggunakan UUD 1945, namun masih banyak sekali terjadi penyimpangan. Pada saat itu bentuk Negara yaitu Negara kesatuan. Bentuk pemerintahanya republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Gagalnya pembentukan pemerintahan yang demokratis berdasarkan maklumat tanggal 14 November 1945 kabinet presidensil diubah menjadi kabinet parlementer. Tahun 1945-1950 menggunakan konstitusi RIS, Sistem pemerintahan parlementer, Bentuk Negara serikat, dan demokrasi liberal.  Tahun 1950-1959 menggunakan UUDS 1950, dengan system parlementer, Bentuk Negara kesatuan. Tahun 1959-1965 disebut Orde Lama, kabinet kembali lagi dengan sistem presidensil, dan menggunakan demokrasi terpimpin. Tahun 1966-1998 dinamakan Orde Baru pada tahun ini menggunakan demokrasi Pancasila. Tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa Reformasi, dengan demokrasi Pancasila, serta menggunakan sistem pemerintahan presidensil.